DPRD MENERIMA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2017 BUPATI PANGKEP

DPRD MENERIMA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2017 BUPATI PANGKEP

dprd.pangkepkab.go.id,PANGKEP – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan kepulauan akhirnya menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 Bupati Pangkep, Kamis (2/8/2018), yang dipimpin oleh Ketua DPRD Pangkep Andi Ilham Zainuddin

Selain penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PJP-APBD) Tahun Anggaran 2017  juga digelar Paripurna Penyerahan Ranperda Hak Keuangan dan Administratif DPRD untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yang berlangsung di gedung A kantor DPRD Kabupaten Pangkep

Untuk PJP APBD Pangkep 2017 sendiri, DPRD Pangkep menyampaikan beberapa catatan kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Komisi – Komisi yang disetujui melalui Rapat Gabungan komisi. Hasil Rapat gabungan komisi yang dibacakan Juru Bicara  DPRD Pangkep Andi Amir Amin menyampaikan beberapa catatan kepada OPD antara lain untuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar memperhatikan penggunaan anggaran yang lebih baik, transparan dan akuntabel agar masyarakat lebih mengetahui kegiatan – kegiatan pembangunan.

Diantara yang menjadi perhatian dewan dalam ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 yaitu perencanaan, tender tepat waktu dan pengendalian serta pengawasan kegiatan yang menggunakan dana APBD.

“Pemkab harus punya perencanaan yang baik, tender lebih awal dan sibkronisasi data antar OPD agar mengurangi kesalahan data,” kata Amir dari Fraksi Partai Demokrat.

Sementara Wakil Bupati Pangkep Syahban Sammana di pendapat akhirnya menyambut baik rekomendasi dan catatan dari Komisi – Komisi DPRD dan menganggap hal tersebut sebagai bagian sinergitas dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan kemasyarakatan

“hal ini akan kami tekankan kepada para OPD untuk segera menindaklanjuti demi perbaikan kinerja untuk kesejahteraan masyarakat, ” ujarnya.

Meski memberikan sejumlah rekomendasi, DPRD Pangkep juga mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kembali diraih keenam kalinya oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep.(https://www.koranpangkep.co.id/2018/08/dprd-menerima-dan-laporan.html)